PERS PANCASILA SEBAGAI DASAR PENYAMPAIAN INFORMASI DI INDONESIA

Disusun oleh JO 25

1.      PENGANTAR

1.1     LATAR BELAKANG

Kebebasan dalam penyampaian pendapat adalah salah satu keuntungan dari adanya revormasi, begitu juga kebebasan pers. Pers merupakan suatu lembaga media yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi serta menyimpannya. Dalam perkembangannya pers di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Pers di Indonesia yang awalnya digunakan untuk kepentingan para penjajah untuk memegang kekuasaan. Lalu pada zaman orde lama pers di gunakan sebagai penyemangat pembangunan bangsa yang baru saja merdeka. Revormasi merupakan awal dari suatu kebebasan berpendapat, begitu juga kebebasan pers. Kebebasan pers mengakibatkan pers dapat mengkritik dan mengomentari pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi.

jhouhartz.wordpress.com

Dalam pelaksanaan pers di Indonesia, pers pancasila di gunakan sebagai dasar dalam penyampaian informasi. Pers pancasila mengandung makna sebagai pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat, atau dapat juga dikatakan sebagai tanggungjawab sosial. Dalam perkembangannya pers yang diberi kebebasan menjadikan pers sebagai media yang mementingkan kepentingan pemilik atau pemegang saham untuk mewujudkan keinginannya. Sebagai contoh pers MetroTV yang pemiliknya yaitu Surya Paloh yang menggunakan nya sebagai sarana kampanye karena Ia juga merupakan salah satu petinggi partai NasDem. Selanjutnya TVOne yang digunakan Aburizal Bakrie sebagai media dalam mendongkrak popularitas dalam pengajuan calon presiden 2014 dari partai Golkar, dan masih banyak lainnya.

Pers seharusnya digunakan sebagai media penyampai informasi yang mengedepankan kepentingan bersama bukan keperntingan golongan, indifidu atau kepentingan elit politik. Karena pers merupakan sebuah lembaga yang dapat digunakan sebagai pemersatu dan penguat bangsa apabila digunakan dengan sebaik baiknya. Namun media ini juga dapan menjadi penghancur bangsa apabila tidak digunakan dengan sebaik baiknya.

1.2            PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan di bahas dalam makalah tentang pers pancasila sebagai dasar penyampaian informasi di Indonesia antara lain adalah :

  1. Apa pengertian sebenarnya tentang pers dan bagaimana sejarah pers di Indonesia ?
  2. Apa saja macam dari teori pers ?
  3. Bagaimana pers pancasila di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya?
  4. Bagaimana media pers MetroTV dan TVOne dalam menyampaikan berita serta bagaimana keberpihakan dari kedua media pers tersebut ?

2.      PEMBAHASAN

2.1       PENGERTIAN PERS DAN SEJARAH PERS DI INDONESIA

Pers merupakan kata yang sering didengar didalam kehidupan sehari-hari. Baik didengar melalui media massa, elektronik, maupun media lain dan dari mulut kemulut. Pers merupakan kata yang berasal dari bahasa belanda yakni ‘persen’ atau ‘press’ yang dalam bahasa inggris memiliki arti sempit menekan paa mesin cetak kuno yang harus ditekan sehingga menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Pers adalah sebuah lembaga sosial yang aktif dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari informasi, menyimpan, mengolah dan menuampaikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau yang lain.

Menurut Undang-Undang pers no 40 tahun 1999, Pers merupakan lembaa sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang sebelumnya tertulis bahw pengertian pers adalah lembaga kemasyarakatan sebagai alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupaa percetakan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya (UU No.11 Tahun 1966)

Perkembangan pers di Indonesia telah dimulai ketika zaman penjajahan belanda. Menurut AS Haris S (2005) jurnalistik pers diindonesia mulai dikenal ketika abad ke 18, yaitu pada tahun 1744. Pada tahun tersebut muncul surat kabar Bataviasche Nouvelles yang diterbitkan dengan penguasaan orang-orang Belanda. 30 tahun setelah itu atau tepatnya tahun 1776 di Jakarta juga terbit surat kabar Vendu Niews yang mengutamanakn diri pada berita tentang pelelangan. Menginjak abad ke 19,terbit beberapa surat kabar yang dikelola oleh orang-orang Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda. Surat kabar tersebut sebagian besar berisi tentang suara pemerintahan saat itu yang dipegang oleh Belanda dan dibuat untuk membela kaum kolonialis.

Kaum pribumi mulai mengeluarkan surat kabar sebagai bahan bacaan pertama kali pada tahun 1854 ketika majalah Bianglala diterbitkan, selanjutnya pada tahun 1855 diterbitkan Bromartani. Kedua surat kabar tersebut diterbitkan di Weltevreden. Selanjutnya pada tahun 1856 di Surabaya diterbitkan Soerat Kabar Bahasa Malajoe (Effendy, 2003).

Dunia jurnalistik mulai digunakan sebagai aat pergerakan oleh bangsa Indonesia, tepatnya pada tahun 1920 diterbitkan harian Sedio Tomo yang merupakan kelanjutan dari Budi Oetomo di Yogjakarta. Selanjutnya terdapat harian Darmo Kondo yang diterbitkan di Solo, harian Utusan India yang diterbitkan di Surabaya dan masih banyak yang lainnya. Surat-surat kabar digunakan sebagai alat perjuangan seperti perkembangan di dunia jurnalistik saat itu menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa Indonesia.

Masa penjajahan Jepang menjadi awal mulai kebangkitan pers pribumi. Pada masa ini pers Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan terutama dalam hal teknis. Pada masa ini juga surat izin penerbitan mulai diberlakukan. Surat-surat kabar berbahasa Belanda yang diterbitkan sudah banyak yang dimusnahkan. Penerbitan surat kabar dibawah pengawasan ketat pemerintah Jepang. Surat kabar yang terbit pada masa ini antara lain adalah Asia Raya yang terbit di Jakarta, kemdian Sinar Baru terbit di Semarang, Suara Asia di Surabaya, Tjahaya di Bandung dan masih banyak lagi yang lainnya.

Antara awal kemeerdekaan dan sepanjang masa Demokrasi Terpimpin, hingga menjelang Orde Baru pada tahun 1966. Kehidupan pers di Indonesia pada masa Orde Lama ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan politik. Pola pertentangan antara kelompok pemerintah dengan kelompok oposisi dalam kehidupan berpartai juga tumbuh dalam dunia pers. Dengan adanya hal yang seperti itu kehidupan pers terbelah menjadi dua, di satu pihak pers pendukung pemerintah dan di sisi lain pihak pers oposisi.

Kedudukan pers berubah seiring dengan terjadinya perubahan konfigurasi politik kepartaian dan pemrintahan. Bahkan sebagian pers memilih pola pers yang bebas seperti yang dilakukan di  negara liberal. Pada masa ini muncul nama seperti Mochtar Lubis dan kawan-kawannya yang berjuang dengan tulisnnya untuk membakar semangat juang bangsa Indonesia dalam mengisis kemerdekaan. Menurut mereka berjuang bukan hanya mengakat senjata ataupun aktif dalam kepartaian, namun memberikan wawasan, pencerahan, informasi mengenai Indonesia merdeka.

Orde baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim demokrasi terpimpin. Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah UU no. 11 tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan mengundangkan UU no 21 tahun 1982. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata kearah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau dapat dikatakan sebagai teori pers otoriter (Hamad, 2004:63).

Pers pada era Soeharto dikatakan sebagai salah satu media pendukung dari pembangunan pemerintah. Hingga timbul istilah : pers pembangunan. Dari kenyataan saat ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak memiliki kebebasan karena pers harus mendukung program pembangunan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas akan mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum,. Sehingga laju kebebasannya sangat diatur ketat oleh pemerintah. Pada masa ini juga pemerintah (Soeharto) pada bulan Mei 1998, dengan melakukan pencabutan izin terbit (SIUPP) pada tiga media yaitu TEMPO, EDITOR dan DETIK.

Gerakan reformasi terhadap rezim orde baru pada tahun 1998. Keberhasilan gerakan ini menghasilkan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UU no 40 tahun1999 merupakan salah satu contoh. Sejak terbitnya peraturan perundang-undangan UU no 40 tahun1999 secara normatif pers Indonesia telah menganut teori kebebasan pers yang bertanggungjawab sosial (hutagalung I., 2013)

2.2       MACAM TEORI PERS

Siebert, et al. (1956) dalam bukunya menuliskan bahwa terdapat empat teori pers yang ada di dunia, yakni Teori Pers Komunis Soviet, Teori Otoritarian, Teori Libertarian, dan Teori Tanggung Jawab Sosial.

  1. Teori Komunis Soviet

Dalam teori Soviet, kekuasaan bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembagalembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan mencapai puncaknya jika digabungkan dengan sumberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi, dan jika ia diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. Partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa. Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir. Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa. Negara Soviet bergerak dengan programprogram paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawab dari para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa dalam teori ini digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai. Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Terakhir, komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggung-jawab yang dipaksakan.

  1. Teori Otoritarian

Teori ini menggambarkan dua abad lebih kontrol terhadap pers oleh berbagai macam tekanan rezim yang berkuasa. Dr. Samuel Jhonson, seorang penulis Inggris menggambarkan teori ini sebagai hak untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum, yang dengannya memiliki hak untuk melarang opini dan propaganda yang tendensius dan berbahaya. Mengacu kepada pendapat Jhonson, maka bukan hakim yang memiliki hak, melainkan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pengekangan opini secara moral bias jadi salah, namun secara politik, ia bias dibenarkan.

  1. Teori Libertarian

Buku Siebert, dkk diterbitkan dalam keadaan kritis pada Perang Dingin dimana Amerika Serikat mencoba untuk mengomunikasikan ideologi mereka sendiri tentang liberalisme dan perusahaan bebas secara aktif, dan model kebebasan pers itu sendiri dalam masalah ini menjadi sangat penting (Blanchard, 1986). Mitos tentang kebebasan pers berkembang di masyarakat karena mitos tersebut ada dalam keinginan pemilik media untuk mengabadikannya. Nerone (1995) mengemukakan empat hal terkait teori libertarian. Pertama, teori libertarian mengenalkan kebebasan pers sangat dekat dengan kepemilikan sarana publikasi. Sarana publikasi bisa dimiliki secara bebas seperti layaknya sebuah harta benda. Kedua, libertarian terlalu dipandang sebagai konsep yang negatif. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang positif seperti menurut Glasser, teori libertarian bisa menghasilkan konsep dan ide baru yang memberi keuntungan dengan menempatkan kebebasan dan tanggung jawab secara berdampingan. Ketiga, seperti yang telah kita ketahui, teori libertarian nampaknya tidak terimplementasikan dengan baik ke media. Teori ini terlalu banyak berisitentang opini dan kepercayaan dibanding berbicara tentang informasi dan isu-isu baru tentang kebebasan yang berkembang di masyarakat. Keempat, teori tersebut terbilang samar–samar ketika berbicara tentang siapa yang memiliki dan siapa yang diuntungkan atas hak kebebasan. Jika yang memiliki hak adalah pemilik media, maka apa hak editor, jurnalis, dan masyarakat. Termasuk juga ke dalam hal yang samar saat menjelaskan tentang dimana dan sampai sejauh mana batas-batas kebebasan itu.

  1. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori Tanggungjawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan memiliki tanggung jawab yang sepadan. Keempat teori pers ini terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kondisi media dan masyarakat yang juga sangat dinamis.

Berdasarkan uraian mengenai teori pers di atas, maka teori yang diterapkan dalam sistem pers di Indonesia adalah teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory).  Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (salah satunya pers) telah diatur dalam UUD pasal 28 sebagai cerminan bangsa yang demokratis. Pers di Indonesia yang menganut teori Tanggung Jawab Sosial sejatinya Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pers Pembangunan dan Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pembangunan pers itu sendiri

Namun, bagi pers sendiri, kebebasan tersebut bukan serta-merta kebebasan yang tanpa batas. Melainkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan tersebut dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat) manakala ada berita atau informasi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi.

Para insan pers di Indonesia diberikan kebebasan untuk mengekspos berita apa saja dengan syarat dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, faktualitas informasi yang disampaikan sangat dipertaruhkan sehingga tidak terlepas dari nilai berita yang seharusnya ada dalam setiap produk jurnalisme. Selain itu juga, hal ini pun menekankan pada kredibilitas seorang wartawan dalam menjalankan profesinya sehingga mereka tidak asal-asalan dalam melaporkan sebuah peristiwa ataupun kejadian tertentu.

2.3       PERS PANCASILA DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari hubungannya dengan pemerintah, masyarakat dan negara, dimana pers juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa. Menurut Anwar (2007) pers digunakan untuk mencapai cita-cita bangasa yakni:

  1. Mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan pancasila
  2. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur materil, spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Mewujudkan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara ASEAN, atas dasar hormat menghormati satu sama lain atas dasar kerjasama membentuk suatu dunia yang bersih dari penindasan dan penjajahan menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Sistem pers di Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem pers pancasila. Pers pancasiladecara politis dilatarbelakangi oleh dua peristiwa yakni peristiwa malaria pada tahun 1974 dan peristiwa pembredelan permanen 12 surat kabar pada tahun 1978 yang dituduh membuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan tulisan surat kabar tersebut dianggap menghasut rakyat, memberitakan isu modal asing, kebobrokan aparat pemerintah dan lainnya.

Keinginan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pers, dari dalam berlanjut dengan direalisasikan undang-undang No. 21 Tahun 1982 mengenai berlakunya sistem pers pancasila dan penghapusan Surat Izin Terbit untuk meyakinkan insane pers pada pemerintah Orde Baru dan bahwa sistem pers yang bebas dari sensor dan pembredelan sesuai dengan yang diharapkan oleh pers. Pada tahun 1984 melalui Sidang Pleno Dewan Pers ke XXV di Surakarta diperkuat kembali sistem pers pancasila yang sesuai dengan undang-undang No.21 Tahun 1982 dan UUD 1945 yang mewujudkan pers yang bebas dan bertanggungjawab serta menciptakan interaksi postirif antara permerintah, pers dan masyarakat (Arfandianto, 2015)

Intisari mengenai pers pancasila menurut Ernawati (2014) a) pers Indonesia adalah pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, b). pers pembangunan adalah pers pancasila dalam arti mengamalkan pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk pembangunan per situ sendiri. c). hakikat pers pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui kakikat dan fungsi pers pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab.

jhouhartz.wordpress.com

2.4       STUDI KASUS

Studi kasus dalam pembahasan ini saya ambil dari pembahasan film Dibakik Frekuensi. Film ini diproduksi oleh Cipta Media Bersama. Sutradara film tersebut adalah Ucu Agustin dan Ursula Tumiwa sebagai produser. Film dibalik frekuensi merupakan film documenter yang berdurasi kurang lebih 155 menit. Dalam film ini sutradara mengisahkan beberapa stasiun televise dalam memberitakan berita. Film ini mengisahkan seorang jurnalis yang di-PHK secara sepihak oleh Metro TV yang bernama Luviana. Tak hanya Luviana, Kisah Hari Suwadi, korban lumpur lapindo yang melakukan aksi jalan kaki dari sidoarjo ke Jakarta untuk memperoleh keadilan juga diceritakan dalam film tersebut.

Intrik nakal yang terjadi antara dua televise berita ternama MetroTV dan TVOne, menjadi tokoh utama dalam film documenter ini. Ucu Agustin sebagai sutradara berhasil menyampaikan ‘kejahatan’ dari kedua TV berita tersebut. Berawal dari kasus Luviana dan beberapa kawannya sesame jurnalistik yang gajinya tidak dibayar selama beberapa bulan. Kemudian ia menuntut untuk dibuatnya serikat pekerja di MetroTV untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai khususnya jurnalis di MetroTV. Namun hal ini tidak disambut baik oleh pihak MetroTV, yang justru menon-aktifkan Luviana sebagai pekerja selama beberapa bulan tanpa ada alasan yang jelas. Setelah melalui proses yang panjang dalam melakukan protes, Ia malah dipindahkan ke bagian HRD.

Melalui beberapa macam cara dan upaya Luviana yang dibantu oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serikat pekerja, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pres) dan lain sebagainya. Luviana pada akhirnya berhasil menemui direktur utama MetroTV Surya Paloh untuk mengadukan kasusnya. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Juni 2012 dengan Surya Paloh, Luviana menceritakan semua kasusnya di depan Surya Paloh. Dalam pertemuan ini Surya Paloh berjanji akan membantu Luviana dalam memperoleh pekerjannya kembali dan Ia juga berjanji akan menggelar pertemuan kembali dengan Luviana dan kawan kawannya pada hari Kamis, 7 Juni 2012.

Luviana dan kawan-kawannya pada hari Kamis, 7 Juni 2012 kembali menyambangi kantor Nasional Demokrat (NasDem) namun pertemuan tersebut dibatalkan karena Surya Paloh sedang melakukan General Check up di Singapura. Keesokan harinya pada hari Selasa, 12 juni 2012 Luviana dan Aliansi Metro kembali mendatangi kantor NasDem namun pertemuan yang direncanakan tersebut kembali di tunda. Pertemuan lanjutan disepakati dilakukan pada hari Jumat, 15 Juni 2012. Pertemuan tersebut juga tidak ada kelanjutannya, setelah itu Luviana dan AJI kembali melakukan negosiasi untuk melakukan pertemuan dengan Sugeng Prawoto (wakil ketua Partai Nasional Demokrat) yang dilaksanakan di Plaza Indonesia pada hari selasa, 28 Juni 2012.

Berdasarkan surat yang dibeikan oleh pihak MetroTV pada tanggal 27 Juni 2012, Luviana telah di-PHK terhitung mulai tanggal 15 juni 2012. Dalam surat tersebut Luviana dituding melakukan pelanggaran berat yakni pencemaran nama baik. Dalam penyelesaian kasus ini pihak MetroTV tidak pernah memberitakan hal yang sebenarnya terjadi, akan tetapi sebaliknya pihak TVOne yang selaku pesaing dari MetroTV dengan gencar memberitakan kasus Luviana.

Kasus selanjutnya yang diangkat dalam film ini adalah kasus seorang korban lumpur lapindo Hari Suwandi. Kasus ini bermula ketika kejadian bencana lumpur lapindo yang menimpa warga porong sidoarjo. Pihak PT Minarak Lapindo Jaya pada tahun 2009 telah berjanji akan membayar 80 persen kerugian yang diakibatkan oleh Lumpur Lapindo dengan cara diangsur. Namun dalam perjalanannya pada tahun 2010-2012 proses pembayaran cicilan tidak jelas. Hal ini menyebabkan Hari Suwandi berinisiatif untuk berjalan kaki dari porong menuju Jakarta. Hari Suwandi memulai keberangkatan pada tanggal 14 Juni 2012, dengan diawali proses siraman diatas tanggul ditemani ratusan korban Lapindo dan juga media Pers.

Hari Suwandi sebelum keberangkatannya menyatakan “aku tak akan pulang mas, sebelum bisa bertemu dengan Presiden SBY, dan berhasil Mendesak PT MLJ melunasi pembayaran korban Lapindo, doakan yam as”, ujarnya kepada Harto Wiyono kawannya yang menemani dalam perjalanan. Dalam perjalannya ia selalu di dukung oleh warga sekitar dan di temani oleh para wartawan. Namun Hari Suwandi selalu menolak jika ia dimintai keterangan ataupun diwawancarai oleh pihak TVOne yang merupakan TV milik Aburizal Bakrie.

Sebelum keinginannya tercapai yakni menemui presiden SBY dan mendesak PT MLJ membayar korban Lapindo, Hari Suwandi menjadi berbelok arah. Ia menyatakan permintaan maaf secara ‘Live’ di TVOne kepada Aburizal Bakrie dan menyatakan tindakannya ada yang menyuruh, bukan keinginan pribadi dan seterusnya. Berdasarkan keterangan pihak kontras, Hari Suwandi pernah keceplosan bahwaa ia dijanjikan tunjangan bulanan yang katanya Rp. 5 juta per bulan. Sementara alasan korban lapindo tak mendukungnya itulah sebagai dalih ia meminta maaf ke Aburizal Bakrie. Dalam kasus Hari Suwandi ini, pihak MetroTV yang selaku pesaing dari TVOne (milik Aburizal Bakrie) selalu memberitakan dengan gencar apa yang dilakukan oleh Hari Suwandi.

Kedua kasus diatas menunjukkan bahwa pers (MetroTV dan TVOne) merupakan media yang lebih mengedepankan kepentingan pemilik (Surya Paloh dan Aburizal Bakrie) daripada kepentingan publik. Pihak MetroTV selalu berusaha menutupi kasus yang menimpa Luviana selaku wartawan di MetroTV yang meminta dibentuknya serikat pekerja di MetroTV. Dalam waktu yang bersamaan MetroTV selalu memberitakan kasus Hari Suwandi yang menuntut keadilan atas penggantian rugi korban lapindo, yang dalam hal ini pemilik lapindo adalah pemegang media TVOne. Di sisi lain, pihak TVOne selalu memberitakan kasus yang dihadapi wartawan MetroTV Luviana. Serta TVOne tidak pernah memberitakan kasus Hari Suwandi.

jhouhartz.wordpress.com

Sebaiknya media perss itu digunakan sebagai media penyampai informasi yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan atau kepentingan individu. Karena pers seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Sebagai sebuah media, pers (Televisi) seharusnya memberitakan hal yang benar adanya, jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan bukan malah memberitakan kepentingan golongan, indifidu bahkan kepentingan pemilik saham. Pers atau media merupakan sarana media yang digunakan untuk kepentingan bangsa, seperti media televisi

3.      KESIMPULAN

Tanah, air dan udara adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Begitu juga seharusnya informasi media yang dalam penyampaiannya memanfaatkan udara sebagai tempat frekuensi dan gelombang berada, seharusnya di gunakan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan ataupun kepentingan indifidu pemilik media tersebut. Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan pancasila harus menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup dan beraktifitas. Pers pancasila merupakan suatu teori pers yang berlandaskan dengan pancasila dan tanggung jawab dalam penyampaian informasinya.

Dalam perkembangannya media pers di Indonesia telah mengalami perkembangan, dari yang awalnya pers digunakan sebagai alat para penjajah hinga kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pada zaman penajajahan baik belanda maupun penjajahan jepang, pers di Indonesia digunakan sebagai alat yang membantu penjajah menguasai negara yang dijajahnya. Sedangkan pada zaman orde lama pers telah merasakan kebebasan dalam berpendapat, namun saat memasuki zaman orde baru pers digunakan sebagai alat pembangunan pemerintah. Pers orde baru hanya digunakan sebagai pendukung pemerintah, pers yang menentang dan mengkritik pemerintahan akan dicabut SIUP nya. Setelah memasuki revormasi media pers telah dibebaskan dari kekangan pemerintah dengan terbitnya peraturan perundang-undangan UU no 40 tahun1999 secara normatif pers Indonesia telah menganut teori kebebasan pers yang bertanggungjawab sosial

 

4.      DAFTAR PUSTAKA

Anwar Mahedra. Memorial A Moein, Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan. (Makassar: Makassar press, 2007), hlm. 61

Arfandianto. 2015. Pers pancasila kehidupan pers pada masa orde baru (tahun 1978-tahun 1993) avatara, e-journal pendidikan sejarah Vol. 3 No. 3 Oktober 2015

Ernawati. 2014. Kedudukan dan fungsi dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media masa. [Skripsi]. Bagian hokum tata negara fakultas hokum universitas hasanuddin Makassar.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti

Hamad, I. 2014. Konstruksi realitas politik dalam media massa. Jakarta . Granit

Hutagalung I. 2013. Dinamika sistem pers di Indonesia. Jurnal interaksi, Vol II No. 2, Juli 2013: 53-60

Siebert, Fred S.; Peterson, Theodore; Schramm, Wilbur, 1956 Empat Teori Pers, alihbahasa Pandit. 1986, Penerbit PT Intermasa, Jakarta

Sumadiria, Haris. 2005. Jurnalistik Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1966, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999, Tentang Pers

Iklan